Pemberantasan Rokok Ilegal Mendesak, Ancaman bagi Pendapatan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Upaya pemberantasan rokok ilegal di Indonesia kini semakin mendesak. Hal ini menyusul adanya indikasi penyalahgunaan pita cukai yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang signifikan. Praktik produksi dan distribusi rokok tanpa cukai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif pada penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

Menurut pengamat industri, Chabibi Syafiuddin, masalah rokok ilegal tidak bisa dilihat sebagai pelanggaran administratif semata. Ia menekankan bahwa praktik ini memiliki dampak langsung terhadap stabilitas penerimaan negara serta menciptakan distorsi dalam industri hasil tembakau.

“KPK dan PPATK telah bergerak di sisi hulu dan aliran dana, tetapi pemberantasan rokok ilegal harus menyentuh produksi dan distribusi yang menjadi sumber utama kerugian negara,” ujar Chabibi dalam keterangannya pada Ahad (12/4/2026).

Dampak Penyalahgunaan Pita Cukai

Chabibi menjelaskan bahwa keberadaan pita cukai yang tidak sesuai dengan kapasitas produksi menunjukkan adanya praktik yang tidak wajar dalam pengelolaan industri. Hal ini berpotensi membuka ruang bagi peredaran rokok ilegal secara luas.

“Jika pita cukai beredar tidak sesuai dengan kapasitas produksi, itu artinya ada potensi distorsi sistemik. Dampaknya tidak hanya pada tata kelola industri, tetapi juga pada penerimaan negara yang seharusnya bisa dioptimalkan,” tambahnya.

Pentingnya Penindakan Terhadap Produksi Ilegal

Chabibi menegaskan bahwa rokok ilegal adalah barang fisik dengan rantai produksi dan distribusi yang jelas. Oleh karena itu, penindakan terhadap praktik ini dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan peredaran barang ilegal serta memulihkan potensi penerimaan negara.

“Produksi rokok ilegal menjadi simpul utama dalam persoalan ini. Selama produksi tanpa cukai masih berlangsung, potensi kerugian negara akan terus ada dan sulit ditekan secara menyeluruh,” jelasnya.

Selain berdampak pada penerimaan negara, peredaran rokok ilegal juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha yang mematuhi aturan cukai berisiko dirugikan karena harus bersaing dengan produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah.

KPK Lakukan Penyelidikan Mendalam

Diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan pita cukai di Jawa Timur. Penelusuran ini mencakup pola aliran dana serta keterlibatan sejumlah pelaku usaha dalam praktik yang diduga berlangsung secara sistematis.

Sejumlah nama pengusaha rokok skala UMKM di wilayah Jawa Timur bahkan sudah masuk dalam radar pendalaman kasus. Di antaranya adalah pengusaha di Pamekasan, Malang, hingga Sumenep.

Pentingnya Penegakan Hukum

Penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dinilai sebagai langkah krusial, tidak hanya untuk menertibkan industri tetapi juga untuk menjaga optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dan pihak berwenang diharapkan dapat mengambil langkah tegas dan komprehensif untuk memberantas peredaran rokok ilegal, sehingga dapat melindungi industri yang sehat dan meningkatkan pendapatan negara.