PSHK: Anggota TNI Diadili di Peradilan Umum, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia memberikan penjelasan terkait kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana yang melibatkan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Menurut PSHK, kasus ini merupakan tindak pidana umum yang seharusnya diadili di pengadilan umum, bukan di peradilan militer.

Direktur Eksekutif PSHK Indonesia, Rizky Argama, menyatakan bahwa tindakan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) di ruang publik tidak berhubungan dengan fungsi dan tugas kemiliteran. Oleh karena itu, kasus ini tidak layak untuk diproses di peradilan militer.

Alasan Mengapa Kasus Harus Diadili di Peradilan Umum

Rizky menjelaskan, “Tidak ada unsur disiplin militer, pelanggaran kewajiban dinas, maupun kejahatan yang bersumber dari fungsi dan tugas militer,” ucapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Dengan demikian, kasus ini sepenuhnya merupakan tindak pidana umum yang dilakukan oleh individu, meskipun yang bersangkutan berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rizky juga menambahkan bahwa Presiden perlu memastikan seluruh proses hukum terkait kasus Andrie, termasuk penuntutan dan persidangan, diserahkan kepada institusi peradilan umum yang berada di bawah kekuasaan kehakiman yang independen. Hal ini penting agar keadilan dapat ditegakkan secara transparan dan adil.

Prinsip Yurisdiksi Fungsional

Lebih lanjut, Rizky mengungkapkan bahwa prinsip functional jurisdiction atau yurisdiksi fungsional menyatakan bahwa penentuan forum peradilan bagi anggota militer seharusnya ditentukan oleh sifat tindak pidana yang dilakukan, dan bukan hanya berdasarkan status pelaku sebagai anggota militer aktif. Ini berarti, jika tindak pidana yang dilakukan bersifat umum, maka seharusnya diadili di peradilan umum.

Kasus ini menjadi sorotan penting di kalangan masyarakat, mengingat perlunya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Terlebih lagi, kasus ini melibatkan seorang aktivis yang berjuang untuk hak asasi manusia, sehingga menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Dampak dan Relevansi di Indonesia

Penegakan hukum yang tepat dalam kasus ini memiliki dampak signifikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Jika kasus ini diputuskan untuk diadili di peradilan umum, hal ini dapat menjadi contoh positif bagi penegakan HAM dan keadilan di Indonesia. Masyarakat akan melihat bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk masyarakat sipil, tetapi juga untuk anggota militer yang melakukan pelanggaran.

Di sisi lain, jika kasus ini diproses di peradilan militer, akan muncul kekhawatiran bahwa keadilan tidak akan ditegakkan, mengingat peradilan militer sering kali dianggap kurang transparan dan tidak sepenuhnya independen. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memastikan bahwa kasus ini diadili di peradilan umum sangat krusial.

Kesimpulan

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana, termasuk yang dilakukan oleh anggota TNI, diadili di tempat yang tepat. PSHK menekankan bahwa kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus adalah tindak pidana umum dan harus diadili di peradilan umum. Ini bukan hanya soal keadilan bagi individu yang terlibat, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.